Senin, 17 Juni 2013 |
0
komentar
Golongan yang bermain di dalam
mencari penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sistem politik
tidak lagi didasarkan pada militer dan non-militer, partai dan bukan partai. Akan
tetapi, kekuatan politik dikategorikan ke dalam golongan ‘radikal’, ‘konservatif’,
dan ‘moderat’.
Golongan Radikal menghendaki
supaya jangan diberikan kesempatan kepada mereka yang berkolaborasi dengan
rezim Orde Lama. Dalam menegakkan suatu kestabilan, hendaklah dilakukan oleh
mereka yang bersih dari pengaruh Orde Lama. Pemuka dalam golongan radikal ini
datang dari kalangan yang lebih condong untuk berpaling ke Barat dalam
mengambil contoh untuk mengatur kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia.
Golongan Konservatif lebih
diwarnai oleh politik sipil juga menghendaki pembersihan terhadap sisa-sisa
rezim Orde Lama, namun menghendaki peranan yang besar dalam politik Indonesia. Golongan
ini menghendaki pembangunan yang benar-benar didasarkan kepada kekuatan modal
dari dalam negeri. Golongan Konservatif melihat bahwa pengaturan masyarakat
lebih baik menggunakan unsur yang terdapat di dalam masyarakat sendiri, serta
pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat.
Sementara itu, Golongan Moderat lebih
memilih suatu pengambilan keputusan melalui tradisi yang khas Indonesia. Sehingga
pada waktu itu, secara tahap demi tahap Jenderal Soeharto memperkecil peranan
politik Soekarno, yang kemudian dengan keputusan politik MPRS Maret 1967,
peranan Soekarno berakhir. Begitu pula mengenai sistem kepartaian.
Kompromi kemudian menjadi dasar
kehidupan kepartaian, yaitu disamping wakil partai politik duduk pula wakil
golongan fungsional dan ABRI dalam lembaga perwakilan. Jenderal Soeharto
menolak sistem dua partai seperti yang diusulkan oleh golongan radikal. Tetapi,
dia juga tidak melihat kemungkinan yang baik dengan sistem banyak partai
seperti yang dipertahankan oleh golongan konservatif. Lalu, kompromi yang
diterima ialah pola empat fraksi : Partai Persatuan Pembangunan, Partai
Demokrasi Pembangunan, Golongan Karya, dan ABRI di dalam DPR dan MPR. Dan
terlebih dahulu meletakkan dasar pembangunan lima tahun pertama, sehingga dalam
pembangunan lima tahun kedua apa yang menjadi keberatan golongan konservatif
terhadap ide-ide golongan radikal diperhatikan dengan memberikan fasilitas yang
lebih banyak kepada usahawan pribumi serta memperbesar anggaran pembangunan
sektor sosial.
Sumber :
Sistem Politik Indonesia "Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan" Karya Drs. Arbi Sanit
Label:
KNOWLEDGES,
UKD
0 komentar:
Posting Komentar