Peta Kekuatan Politik

Sebagai kekuatan politik untuk merealisir Demokrasi Pancasila, ABRI harus memenuhi persyaratan pokok, yakni penerimaan dan kepercayaan masyarakat.

Masalah utama yang berkenaan dengan penerimaan masyarakat ialah bagaimana prosedur pengakuan itu berlangsung di dalam proses kehidupan politik. Sebab, sangat ganjil jika ABRI sebagai bagian dari eksekutif bersaing dengan partai politik yang swasta; di dalam suatu pemilihan umum sebagai sarana legitimasi kekuasaan politik.

Semenjak lumpuhnya politik Demokrasi Terpimpin, pandangan masyarakat mengenai partai menjadi kurang baik. Disamping peranan partai yang sudah merosot, muncul suatu anggapan bahwa partai adalah penyebab ketidakstabilan politik.

Suasana ini menimbulkan problema bagi ABRI. Pertama, bagaimana caranya untuk memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum. Kedua, bagaimana bentuk organisasi yang akan mendukung ABRI. Dengan pertimbangan diatas didampingi oleh maksud untuk membangun, maka ABRI melihat bahwa lebih mungkin untuk bekerjasama dengan birokrasi. Keterikatan birokrasi terhadap struktur masyarakat tidak seerat antara ikatan partai politik dengan sifat dan struktur masyarakat. Lalu dengan melihat bahwa masyarakat terbentuk atas berbagi kelompok kepentingan, dibentuklah Golongan Karya.

Dengan demikian, berbagai kepentingan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat Indonesia, disalurkan dan diwakili melalui suatu lembaga yang terorganisir dari pusat sistem politik, yaitu Golongan Karya.


Sumber :
Sistem Politik Indonesia "Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan"
Karya : Drs. Arbi Sanit