Penggolongan Kekuatan Politik

Golongan yang bermain di dalam mencari penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sistem politik tidak lagi didasarkan pada militer dan non-militer, partai dan bukan partai. Akan tetapi, kekuatan politik dikategorikan ke dalam golongan ‘radikal’, ‘konservatif’, dan ‘moderat’.

Golongan Radikal menghendaki supaya jangan diberikan kesempatan kepada mereka yang berkolaborasi dengan rezim Orde Lama. Dalam menegakkan suatu kestabilan, hendaklah dilakukan oleh mereka yang bersih dari pengaruh Orde Lama. Pemuka dalam golongan radikal ini datang dari kalangan yang lebih condong untuk berpaling ke Barat dalam mengambil contoh untuk mengatur kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia.

Golongan Konservatif lebih diwarnai oleh politik sipil juga menghendaki pembersihan terhadap sisa-sisa rezim Orde Lama, namun menghendaki peranan yang besar dalam politik Indonesia. Golongan ini menghendaki pembangunan yang benar-benar didasarkan kepada kekuatan modal dari dalam negeri. Golongan Konservatif melihat bahwa pengaturan masyarakat lebih baik menggunakan unsur yang terdapat di dalam masyarakat sendiri, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat.

Sementara itu, Golongan Moderat lebih memilih suatu pengambilan keputusan melalui tradisi yang khas Indonesia. Sehingga pada waktu itu, secara tahap demi tahap Jenderal Soeharto memperkecil peranan politik Soekarno, yang kemudian dengan keputusan politik MPRS Maret 1967, peranan Soekarno berakhir. Begitu pula mengenai sistem kepartaian.

Kompromi kemudian menjadi dasar kehidupan kepartaian, yaitu disamping wakil partai politik duduk pula wakil golongan fungsional dan ABRI dalam lembaga perwakilan. Jenderal Soeharto menolak sistem dua partai seperti yang diusulkan oleh golongan radikal. Tetapi, dia juga tidak melihat kemungkinan yang baik dengan sistem banyak partai seperti yang dipertahankan oleh golongan konservatif. Lalu, kompromi yang diterima ialah pola empat fraksi : Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Pembangunan, Golongan Karya, dan ABRI di dalam DPR dan MPR. Dan terlebih dahulu meletakkan dasar pembangunan lima tahun pertama, sehingga dalam pembangunan lima tahun kedua apa yang menjadi keberatan golongan konservatif terhadap ide-ide golongan radikal diperhatikan dengan memberikan fasilitas yang lebih banyak kepada usahawan pribumi serta memperbesar anggaran pembangunan sektor sosial.

Sumber :

Sistem Politik Indonesia "Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan"

Karya : Drs. Arbi Sanit